GERINDRA SINGGUNG JANJI JOKOWI SOAL PERTUMBUHAN EKONOMI 7 PERSEN

Fraksi Partai Gerindra menagih janji target pertumbuhan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 persen dalam Rapat Pandangan Umum Fraksi Atas RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (28/8/2018) siang.

Anggota Fraksi Gerindra yang menyampaikan pandangan umum fraksinya, Ramson Siagian, awalnya mengomentari target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 sebesar 5,3 persen yang lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 5,4 persen.

“Setelah tiga tahun (pemerintahan Jokowi), pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Padahal pada kampanye, Jokowi-JK menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi sampai tahun terakhir Kabinet Kerja masih jauh dari janji saat kampanye,” kata Ramson di hadapan peserta rapat.

Ramson mengungkapkan, dengan realisasi terdahulu yang masih jauh dari janji kampanye, Gerindra jadi meragukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen bisa tercapai.

Gerindra turut mendorong agar pemerintah bisa tetap konsisten melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam RAPBN 2019, meski bersamaan dengan tahun politik.

“Gerindra masih tanda tanya, apakah pertumbuhan 5,3 persen (tahun 2019) bisa direalisasikan atau tidak. RAPBN 2019 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, rakyat akan mengamati dan melihat bagaimana kebijakan dalam RAPBN 2019 akan tetap konsisten,” tutur Ramson.

Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi turut disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota yang menyampaikan pandangan umum PKS, Adang Sudrajat, menyebut pemerintah terkesan tidak yakin dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang lebih rendah atau di bawah dari target tahun 2018.

“Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2019 turun dari target pertumbuhan ekonomi 2018, menunjukkan pemerintahan makin tidak optimistis,” ujar Adang.

GERINDRA INGIN MURNIKAN PENERAPAN PASAL 33 UUD 45 DI INDONESIA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya bertekad menerapkan Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial secara murni jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Menurut Sugiono selama ini perekonomian Indonesia cenderung tak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (1), (2) dan (3).

“”Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3), perlu dimurnikan penerapannya terhadap perekonomian Indonesia,” kata Sugiono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/8).

Pasal 33 UUD 1945 mengandung 5 ayat dan mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara termaktub dalam Ayat (2).

Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perekonomian nasional juga harus dijalankan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang.

Sugiono mengatakan langkah-langkah yang ditempuh demi merealisasikan misi tersebut akan dimanifestasikan dalam visi dan misi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, dia hanya ingin merinci hingga telah tiba waktunya.

“Nanti akan disosialisasikan di masa kampanye,” ucap Sugiono.

Sugiono menegaskan bahwa para pendiri bangsa yang merumuskan Pasal 33 UUD 1945 adalah orang-orang yang pintar. Khususnya Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sugiono mengklaim pihaknya sangat memahami landasan negara yang sesuai bagi masyarakat Indonesia. Karenanya, apa yang telah pendiri bangsa rumuskan mesti diterapkan demi kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan golongan.

“Para pendiri bangsa itu istimewa. Luar biasa pintar. Hampir semuanya menguasai 4 bahasa asing,” kata Sugiono.

Sugiono mengamini bahwa menerapkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni tidak semudah membalik tangan. Menurutnya, sudah terlalu banyak aspek yang tidak sesuai sehingga harus dikembalikan ke jalur yang dikehendaki UUD 1945.

Meski begitu, orang yang bakal menjadi caleg DPR daerah pemilihan Jawa Tengah I tersebut menilai hal itu bukan sesuatu yang mustahil.

“Tinggal bagaimana sosok yang memimpin bangsa ini. Berani atau tidak. Setidaknya sudah mencoba,” tutur Sugiono.